HEADLINE: Jerinx SID Ditahan, Lampu Kuning Figur Publik Penyebar Teori Konspirasi?

 HEADLINE: Jerinx SID Ditahan, Lampu Kuning Figur Publik Penyebar Teori Konspirasi?


Telkopedia.id, Jakarta – Jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali memakan korban. Polisi menetapkan penggebuk drum band Superman Is Dead (SID) I Gede Ari Astina atau Jerinx sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Jerinx ditahan terkait unggahan di Instagram miliknya yang menyebut ‘IDI kacung WHO’ pada 13 dan 15 Juli 2020.    

“Sudah kami tahan hari ini. Dia memenuhi unsur deliknya. Posting-an yang diunggah tanggal 13 dan 15 Juni 2020 di instagram miliknya,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho, Rabu (12/8/2020).

Penetapan tersangka dan langsung diiikuti penahahan terhadap Jerinx memunculkan kontroversi. Sejumlah pihak meyakini langkah polisi tersebut sebagai rambu kuning terhadap penegakan hukum kepada aktivis yang berbeda pendapat. Benarkah?  

Sejumlah aktivis yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil menyatakan, penggunaan pasal pidana UU ITE untuk menjerat Jerinx atas posting-an yang dibuatnya tidaklah tepat.

“Penahanan tidaklah perlu dan cenderung dipaksakan,” ujar Erasmus AT Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mewakili Aliansi Masyarakat Sipil, Kamis (13/8/2020).  

Menurutnya, pernyataan Jerinx terhadap penanganan Covid-19 yang kontraproduktif, perlu menjadi pemicu untuk menghadirkan diskursus publik yang lebih sehat, ketimbang menggunakan jalur kriminalisasi melalui UU ITE.

Penggunaan Pasal 28 ayat (2) untuk menjerat Jerinx atas posting-an yang dibuatnya, kata Erasmus, tidak tepat. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi-ekspresi yang masuk dalam kategori incitement to hatred/violence/discriminate atau penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian, kekerasan, atau diskriminasi berdasarkan SARA.

“Menurut pandangan kami, ekspresi yang disampaikan Jerinx di Instagramnya sangat jauh untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Eras ini menambahkan, untuk dapat mengetahui apakah sebuah ekspresi masuk kualifikasi sebagai penyebaran ujaran kebencian, terlebih dahulu harus dilihat, konteks di dalam ekspresi, posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut, niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasikan kebencian dan menghasut, kekuatan muatan dari ekspresi, jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens serta kemungkinan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikan ekspresi.

“Aparat penegak hukum harus hati-hati menilai suatu ekspresi memiliki muatan bahaya serius sehingga dapat dipidana. Dalam peristiwa ini, kualifikasi bahaya tersebut belum terpenuhi,” kata dia.

Tidak hanya penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap Jerinx yang tidak tepat, penggunaan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik juga sama sekali tidak berdasar. Pasal tersebut dalam penerapannya haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu.

“Artinya, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan terhadap orang perseorangan, bukan terhadap institusi atau badan hukum,” jelasnya.

Pasal 27 ayat (3) KUHP, sambung dia, merupakan delik aduan absolut, yang artinya individu yang dicemarkan itu sendiri yang harus melaporkan perbuatan pidana terhadapnya, bukan perwakilannya.

“Tentu saja menjadi tidak masuk akal, ketika institusi yang harus diwakili oleh seseorang menggunakan ketentuan ini. Dalam kasus Jerinx, pencemaran nama baik yang dilaporkan adalah pencemaran terhadap institusi IDI. Oleh karenanya, secara otomatis Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak dapat diterapkan terhadapnya,” Eras menjelaskan.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menambahkan, kejaksaan sebagai “Dominus Litis” yang memiliki kewenangan untuk menuntut perkara, harus menolak perkara ini. Sebab pasal-pasal yang digunakan tidak sesuai dengan maksud pembentukannya.

“Ini terlihat sangat dipaksakan hanya untuk memenuhi sentimen punitif dari masyarakat,” katanya.

Menurutnya, penahanan terhadap Jerinx bukanlah langkah tepat. Terlebih saat ini masih masa pandemi Covid-19 dimana seluruh pihak sedang berusaha keras mengurangi jumlah tahanan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

“Terlebih, pasal yang diancamkan sama sekali tidak melibatkan adanya kekerasan, yang seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi Kepolisian untuk tidak memprioritaskan penahanan terhadapnya,” jelasnya.

Dia meminta kepolisian untuk menghentikan penyidikan perkara ini karena tidak terpenuhinya sejumlah unsur pidana.

“Segera bebaskan. Penahanan Jerinx dapat menjadi gambaran tidak pekanya penyidik terhadap kondisi pandemic Covid-19,” ujarnya. 

Dia juga meminta pemerintah dan DPR segera memprioritaskan perubahan kembali UU ITE yang masih belum tepat sasaran dan penggunaanya cenderung eksesif.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menyatakan, penggunaan UU ITE saat ini sudah mengalami banyak penafsiran yang berbeda sehingga berbahaya jika diterapkan oleh hakim. 

“Hidup ini jadi sumpek, Ngomong gini enggak boleh, begitu enggak boleh. Candaan juga masuk penjara. Jadi tidak pas,” katanya kepada Telkopedia.id, Kamis (13/6/2020).

Selain itu, penegakan hukum UU ITE saat ini terkesan diskriminatif tergantung pada siapa yang lapor dan siapa yang dilaporkan. Kesan yang muncul saat ini, kalau korbannya kontra pemerintah pasti masuk penjara. Kalau pelaku pro-pemerintah diutak-atik biar tidak bisa masuk.

“Ini menjadi kurang sehat dalam prakteknya,” katanya.

Dia menyatakan, jika merujuk ke pasal 27 ayat 3, Jerinx tidak boleh ditahan karena ancaman maksimum hanya 4 tahun.

“Tapi kalau sampai ditahan biasanya dibuat cantolannya pasal 28 kasus Buni Yani gitu. Makanya hakim harus tegas, diluruskan agar hakim juga punya pandangan,” ujarnya.

Muzakir menambahkan, terkait kasus ini, harusnya IDI lebih terbuka dalam menerima kritik untuk menjadi lebih baik kedepannya, bukan malah memenjarakan. Apa yang disampaikan Jerinx merupakan kritik membangun yang harusnya disikapi secara positif.

“Terkesan ada pembungkaman. Gaya IDI tidak boleh seperti itu. Harusnya IDI memperbaiki kenapa dikritik seperti itu, justru evaluasi peran dirinya,” sambungnya. 

Dia pun menyarankan agar IDI mencabut laporannya dan  lebih fokus kepada penanganan kasus Covid-19 saat ini. 

“Gimana caranya pasien sembuh dan kembangkan. Justifkasi kajian ilmiah lebih bagus ketimbang melaporkan orang dan masuk penjara,” ungkapnya. 

 



Source link

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *