Kasus Diananta, Menambah Panjang Daftar Pemidanaan Produk Pers

 Kasus Diananta, Menambah Panjang Daftar Pemidanaan Produk Pers



Diananta ditetapkan sebagai tersangka setelah menerbitkan berita yang berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’. Konten ini diunggah melalui saluran kumparan/banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu.

Banjarhits.id adalah tempat Diananta menjadi pemimpin redaksi dan merupakan mitra Kumparan melalui program 1001 Startup Media.

Pada saat yang sama masalah ini juga telah dibawa ke Dewan Pers. Diananta dan Sukirman datang ke Sekrerariat Dewan Pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna proses klarifikasi.

Dewan Pers kemudian mengeluarkan lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang berisi redaksi kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id yang menjadi mitra kumparan dan langsung dijalankan.

Dengan demikian, masalah ini selesai. Hak jawab pengadu sebagai kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan versi pengadu sudah diberikan. Media, yaitu kumparan/banjarhits sudah pula meminta maaf dan menghapus berita yang dipersoalkan.

Namun PPR Dewan Pers ini tidak dianggap. Penyidikan polisi terus berlanjut dengan surat panggilan kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, pada tanggal 25 Februari 2020, hingga penahanan Diananta pada 4 Mei 2020.

Polisi menjeratnya dengan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di hari yang sama, sidang perdana kasus yang menimpa jurnalis Diananta Putera Sumedi alias Nanta digelar Senin (8/6/3020) mulai pukul 12.30 WITA di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan.



Source link

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *