Menguak Peran Bea Cukai RI pada Regulasi IMEI

 Menguak Peran Bea Cukai RI pada Regulasi IMEI


Sejak diberlakukannya peraturan untuk blokir IMEI secara resmi pada 15 September 2020 pukul 10 malam WIB, topik ini menjadi sangat ramai diperbincangkan, baik oleh para pengguna smartphone maupun pedagang. Meski baru berhasil direalisasikan setelah lebih dari satu tahun pengembangan, masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami peraturan ini secara jelas.

Mulai dari berapa nilai pajak yang harus dibayarkan, bagaimana cara membuka blokir perangkat yang sudah terlanjur dibeli, sampai peraturan untuk WNI yang berpulang ke negara asalnya. Untuk menjawab semua itu, saya bersama dengan Kumar dari K2Gadgets – yang videonya bisa kamu tonton di bagian akhir artikel ini – mencoba untuk mencari jawaban yang lebih lengkap untuk seluruh pertanyaan tersebut.

Pada tanggal 22 September kemarin, kami mendapat kesempatan untuk terhubung langsung dengan salah satu pihak resmi yang memiliki peran penting dalam membangun mekanisme pemblokiran IMEI, yaitu dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI. Kami berhasil mewawancara salah satu perwakilan Bea Cukai RI, Kepala Subdirektorat Impor yaitu Djanurindro Wibowo.

Dalam sesi tanya jawab tersebut, kami mengajukan beragam pertanyaan mulai dari yang mendasar seperti peran Bea Cukai dalam peraturan pemblokiran IMEI, hingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di media sosial pasca peraturan diberlakukan. Berikut saya coba rangkum secara deskriptif, poin-poin penting yang bisa didapat selama sesi tanya jawab.

Djanurindro Tegaskan Peran Bea Cukai RI dalam Alur Program IMEI

Kasubdit Impor DJBC, Djanurindro Wibowo, saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai RI Selasa (22/9) kemarin.

Sebagai awalan, peran Bea Cukai RI dalam pelaksanaan program pengendalian IMEI adalah sebagai eksekutor langsung, dalam hal ketika terjadi penyelundupan smartphone lewat beragam jalur (barang kiriman, kargo maupun hand carry). Selain mengawasi, pihak Bea Cukai juga berikan fungsi pelayanan. Dalam hal ini, untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan IMEI atas perangkat HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Komputer Tablet) yang diimpor lewat Bea Cukai.

Djanurindro menyampaikan, regulasi baru ini dibuat agar bisa lebih efektif cegah penyelundupan barang, dimana mungkin tidak cukup jika hanya diawasi secara pendekatan fisik saja, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. “Untuk itu, pemerintah mengeluarkan policy untuk pendepatan yang tidak hanya fisik, tapi juga secara teknologi. Pemerintah bisa menyandingkan data IMEi yang teregistrasi, dengan perangkat luar yang masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, kami sudah membuatkan tutorial atau cara register dan daftar IMEI smartphone yang terblokir atau non-resmi. Cara-cara tersebut sudah mengikuti aturan yang disampaikan oleh pihak Bea Cukai, namun di sini mereka mempertegas alur proses mulai dari pendaftaran hingga persetujuan pendaftaran IMEI.

Untuk perangkat hand carry (yang dibawa sendiri), formulir pendaftaran (yang juga bisa diakses lewat aplikasi Android) bisa diisi langsung saat tiba di terminal kedatangan, diisi lengkap untuk diberikan ke petugas Bea Cukai. Sementara bagi mereka yang sudah tiba lebih dulu, tetap gunakan alur yang sama, dan bisa pergi ke kantor Bea Cukai terdekat untuk mendaftarkan IMEI.

Berbeda dengan hand carry, barang kiriman (jasa titipan) atau yang melewati kargo, penyelenggara pengiriman akan mendaftarkan IMEI secara otomatis kepada pihak Bea Cukai, dengan mengisi IMEI pada consignment note. Jika sudah sesuai, penyelenggara pos akan membayarkan bea masuk dan pajak impor bisa diperlukan, dan kemudian IMEI otomatis didaftarkan.

Sehingga jika Gizmo friends melakukan pembelian perangkat HKT menggunakan jasa kargo seperti UPS, DHL dan lainnya, hanya perlu membayar biaya yang ditetapkan oleh kargo (termasuk di dalamnya biaya pajak, service charge dan lainnya), lalu tinggal menunggu perangkat sampai di tangan. Tidak perlu mendaftarkan IMEI secara mandiri, karena sistem dari Bea Cukai sudah terintegrasi dengan jasa pengiriman tersebut.

Terkait dengan Batasan Perangkat, Turis & Imigran (WNI)

Djanurindro Wibowo - Bea Cukai

Dalam regulasi IMEI baru, pemerintah menetapkan batasan maksimal dua unit perangkat HKT yang bisa diregistrasikan IMEI-nya dalam satu waktu, dengan pembebasan bea apabila nilai totalnya kurang dari USD 500 per orang setiap kedatangan (khusus untuk hand carry—kargo punya pembebasan yang lebih fleksibel karena memiliki sertifikasi khusus untuk impor barang). Jumlah perangkat tersebut dinilai wajar untuk sekadar penggunaan pribadi.

Untuk menutup celah pada peraturan ini (contoh: memasukkan 8 perangkat HKT dengan dibagi 4 tahap, 2 perangkat tiap pengiriman), sistem yang dikembangkan oleh pemerintah sudah dilengkapi dengan AI serta machine learning, Tidak dijelaskan secara teknis, namun teknologi tersebut diklaim mampu mendeteksi transaksi personal yang berulang.

“Jika hanya mengandalkan pembayaran pajak (tanpa limitasi jumlah perangkat), industri handphone di Tanah Air tidak akan berkembang. Yang perlu masyarakat pahami, kita tidak boleh egois (untuk terus mengimpor barang dari luar negeri). Meski sekarang sudah sebagian besar gadget diproduksi di dalam negeri.”

Untuk turis yang membawa perangkat HKT dari luar negeri dan ingin digunakan di Indonesia, prosedurnya cukup mudah, hanya perlu datang ke gerai operator seluler untuk mendapatkan kartu SIM khusus, dengan masa berlaku 90 hari. Durasi tersebut merupakan kesepatakan bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri RI.

Sementara untuk WNI yang bekerja di luar negeri (pekerja imigran), menggunakan smartphone dari luar negeri dan secara rutin ingin pulang ke Indonesia dalam kurun waktu 1-2 minggu, bisa gunakan jalur yang serupa dengan turis. Bedanya, diberikan kemudahan dimana untuk kepulangan berikutnya, secara otomatis mendapatkan whitelist, alias tidak perlu registrasi ulang. Selama masih menggunakan kartu SIM yang sama.

Lalu bagaimana untuk WNI yang ingin tinggal lebih lama, atau kembali secara permanen ke Indonesia? Dengan begitu mereka harus meregistrasikan perangkat yang dibeli dari luar negeri tersebut ke kantor Bea Cukai. Perhitungan nilai barangnya sendiri akan diestimasi berdasarkan kondisi (semisal, jika umur barang sudah lebih dari dua tahun, maka tidak dihitung harga rilis, tetapi disesuaikan dengan harga unit bekas saat itu).

Aktivasi Perangkat yang Sudah Dibeli/Dimiliki Sejak Lama

Pertanyaan yang juga banyak muncul dari masyarakat, adalah terkait perangkat HKT non-resmi yang sudah dibeli sejak lama dari marketplace maupun sumber lain, namun belum pernah diaktivasi dengan menggunakan jaringan operator lokal sebelum diberlakukan. Otomatis, tidak semua dapat mengisi form pendaftaran karena tidak memiliki informasi seperti nomor penerbangan.

Bea Cukai masih memberikan kemudahan bagi mereka yang tetap menginginkan smartphone-nya teregistrasi, dengan membawa perangkat tersebut ke kantor Bea Cukai terdekat, untuk dicari nilai pajaknya sebelum diaktifkan. “Aturannya tetap sama, maksimal dua perangkat per orang,” tambah Djanurindro.

Perihal IMEI yang Terblokir Serta Tidak Terdaftar di Kemenperin

Blokir IMEI

Selama satu minggu berjalan, banyak terjadi kasus di mana masih ada perangkat yang tetap terblokir meski sudah membayar pajak, perangkat yang tidak terblokir walaupun belum membayar pajak, atau yang sebelumnya normal dan tiba-tiba terblokir pasca aturan berjalan. Menurut Djanurindro, program pengendalian IMEI ini merupakan program yang kompleks, memerlukan keterkaitan antar stakeholder.

Sehingga dalam tahap awal, masih pada beberapa kekurangan, namun pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Sementara untuk perangkat yang sudah didaftarkan, namun belum teregistrasi di situs Kemenperin, tidak perlu khawatir. “Dapat kami pastikan ponsel tersebut dapat digunakan, karena IMEI-nya sudah masuk whitelist di sistem pengendalian IMEI”.

Peraturan perihal pemblokiran IMEI ini berlaku efektif pada 15 September 2020 pukul 22:00 WIB. Seluruh perangkat HKT yang sudah pernah aktif atau tersambung dengan jaringan operator seluler lokal, seharusnya aman dari pemblokiran. Kalau memang sebelumnya sudah aktif dan kemudian berubah terblokir, Bea Cukai menghimbau untuk menghubungi call center Kominfo di nomor 159.

Menutup sesi wawancara, Djanurindro ingin menyampaikan bahwa pemerintah punya tujuan yang mulia terkait peraturan pemblokiran IMEI, agar industri dalam negeri bisa berkembang. “Pemblokiran IMEI ini dibangun untuk menjaga dua sisi, yaitu fiskal atau hak negara untuk pembangunan, juga pembatasan atau aturan perihal sertifikasi terkait pengembangan industri. Ini harus kita jaga bersama-sama, karena kalau kita hanya egois saja, tentu (industri) akan runtuh.”

Wawancara Bea Cukai
(ki-ka) Tim dari Gizmologi, perwakilan dari Bea Cukai dan Kumar dari K2Gadgets.

Kalau Gizmo friends punya pertanyaan lain terkait IMEI, bisa disampaikan lewat komentar di bawah ini, atau langsung ke media sosial Bea Cukai RI yang cukup aktif di Twitter @BeaCukaiRI. Ke depannya, Bea Cukai akan terus berkoordinasi dengan pihak lain termasuk Kemenperin dan Kominfo, untuk tingkatkan peraturan yang ada saat ini agar lebih mudah dan aman ke depannya. Semoga peraturan ini berdampak positif bagi industri teknologi di Indonesia ya!

Video Interview Bea Cukai oleh K2Gadgets





Source link

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *