Ponsel BM (Black Market) Lolos IMEI? Ini Keluhan Vendor HP Lokal

 Ponsel BM (Black Market) Lolos IMEI? Ini Keluhan Vendor HP Lokal


Pemerintah telah meresmikan aturan IMEI untuk memberantas ponsel BM (Black Market) yang efektif berlaku sejak 18 April 2020 yang lalu. Dengan skema white list, secara teknis semua ponsel BM yang diaktifkan setelah tanggal tersebut tidak bisa lagi digunakan. Karena IMEI tidak terdaftar di Kemenperin.

Lantas, bagaimana realisasi aturan tersebut? Apakah ponsel BM sudah tidak beredar dan tak bisa mendapatkan layanan selular? Sebaliknya, ternyata masih banyak ponsel BM yang beredar dan bisa mendapatkan layanan seluler.

Kasus ini sempat mencuat di media sosial. Di mana beberapa pengguna mengaku bisa menggunakan iPhone SE 2020 di Indonesia. Termasuk kanal YouTube Sobat Hape yang membuktikan ponsel BM masih bisa digunakan. Padahal produk ini dirilis setelah diberlakukannya aturan IMEI. Apple pun belum menjual perangkat ini secara di Indonesia. Sumber dari Gizmologi mengaku membelinya dari salah satu ecommerce di Indonesia di mana perangkat tersebut kemungkinan diperoleh penjualnya dari Singapura.

Baca juga: 7 Hal yang Perlu Diketahui tentang Aturan IMEI

Reaksi Produsen Smartphone Lokal Terhadap Ponsel BM

Ilustrasi: pabrik smartphone SAT Nusa di Batam

Melihat kondisi tersebut, kalangan industri terutama produsen ponsel lokal mempertanyakan penegakan aturan IMEI tersebut. “Mestinya ponsel BMsudah tak bisa beredar lagi dan tak dapat layanan selular. Kan, aturannya sudah diberlakukan. Kami jadi bingung, kebijakan ini akan dibawa kemana arahnya?” ujar Andi Gusena, Direktur Marketing Advan.

Senada dengan Andi Gusena, Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim, menilai jika ponsel BM masih beredar dan mendapat tempat, tidak akan baik untuk iklim industri dan kepentingan konsumen maupun pendapatan negara.

“Sebagai produsen tentunya kami berharap agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri. Jangan diberi jalan para pelaku bisnis ponsel BM,” papar Suryadi.

Sementara itu Hansen, CEO Mito Mobile, mendesak agar pihak pemerintah benar-benar merealisakan aturan tersebut yang sudah ditetapkan pada 18 April 2020 lalu. Menurutnya, ia selalu mengikuti arahan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Hansen menganggap jika aturan validasi IMEI ini benar-benar dilakukan akan berdampak positif bagi konsumen, industri dan pemerintah. Sebagai pelaku industri legal, ia berharap ketika aturan itu sudah resmi diberlakukan, agar bersama-sama mengawal implementasinya di lapangan.

“Jika benar ponsel Black Market masih beredar dan masih mendapat layanan operator selular, kami jadi bertanya, ada problem apa dengan validasi IMEI ini? Kami bukan dalam posisi menyudutkan pihak tertentu, tapi berharap aturan tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Jika ada problem dan kendala teknis semestinya dipaparkan secara gamblang ke publik. Publik jangan dibuat bertanya-tanya dan berasumsi liar,” ketus Hansen.

Untuk selanjutnya, para vendor lokal ini memberi saran harus ada tindakan yang konkrit kepada para pelaku bisnis ponsel BM dengan diberi efek jera. Jika tidak dibarengi itu, ditambah dengan sistem yang belum siap, niscaya produk ilegal seperti ponsel BM akan marak kembali.

Cuci Tangan Dua Kementerian

Ilustrasi daftar harga hp terbaru
Ilustrasi ponsel (Foto: 123rf/Deyan Georgiev)

Regulasi IMEI yang masih bermasalah pada pelaksanannya tersebut menimbulkan silang sengkarut antar dua lembaga kementerian terkait. Kementerian Kominfo dan Kementerian Perindustrian terlihat seperti cuci tangan dan saling lempar tanggung jawab.

Johnny G. Plate, Menkominfo sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia ketika dikonfirmasi terkait masalah ini justru meminta untuk bertanya kepada Kementerian Perindustrian, atau ke Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Informasi yang akurat terkait IMEI sebaiknya ke Kemenperin dan perdagangan di Batam ke Dirjen Bea Cukai,” ujar Johny di Jakarta (2/6).

Sementara itu Najamudin, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elekronika Profesional Kemenperin, mengatakan tak bisa berkomentar soal kasus ponsel BM di Batam dengan IMEI yang tak terdaftar.

“Kalau untuk isu tersebut maaf saya tidak bisa komentar. Kalau dari sisi Kemenperin tugasnya hanya menyiapkan basis data IMEI saja untuk mendukung program pengendalian IMEI. Sepertinya lebih tepat ke Kominfo. Karena aturannya dari Kominfo,” kata Najamudin.

Jika ditarik ke belakang, proses penyiapan sistem IMEI memang mengalami kendala teknis integrasi data, bahkan tinggal beberapa hari menjelang aturan IMEI diberlakukan. Sebagaimana dilansir dari laman Bisnis, pada 15 April 2020, saat itu baru Telkomsel yang sudah menyelesaikan integrasi data, sedangkan Indosat, XL Axiata, dan Smartfren masih dalam proses koneksi. Sementar Hutchison 3 Indonesia dalam fase uji PING Test.

Pada waktu itu, Central equipment identity register (CEIR) sebagai salah satu alat yang difungsikan sebagai instrumen pengendalian IMEI belum diserahkan dari operator seluler kepada Kementerian Perindustrian. Meski empat operator seluler belum selesai integrasi data, Kominfo mengatakan akan tetap memblokir ponsel BM mulai 18 April.

Aturan IMEI tetap berlaku meski ada pandemi Covid-19. Tiga lembaga terkait IMEI yaitu Kemenperin, Kemendag, dan Kemenkominfo memang berulang kali menegaskan ponsel BM yang diaktifkan sebelum aturan berlaku pada tanggal 18 April, masih bisa dinyalakan. Sedangkan ponsel BM yang diaktifkan setelah aturan berlaku tak akan bisa diaktifkan.



Source link

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *